Total Tayangan Halaman

Selasa, 26 April 2016

MEMERIKSA SIARAN PERS SEBELUM DIKIRIM KE MEDIA





Rabu, 27 April 2016
by Sri Wulan, S.Ikom.


Sudah siap mau mengirim siaran pers?....tunggu dulu! Jangan dulu tekan “kirim”.


Siaran pers sangat berguna ketika kita ingin berbagi cerita mengenai disiplin ilmu yang kita geluti. Bila ada suatu informasi terbaru yang ingin kita sampaikan kepada publik, sebaiknya kita tulis dalam siaran pers dengan format yang sesuai. Siaran pers yang baik harus enak dibaca dan mudah untuk dicerna.



Ada beberapa hal yang harus dilakukan dan diperiksa kembali oleh seorang Public Relation pada saat menulis siaran pers yang akan dikirim ke media, diantaranya:


1.     Judul

Judul yang sudah Anda buat upayakan dibaca kembali apakah sudah pantas. Buatlah judul yang bombastis, menarik, dan faktual agar publik tertarik untuk membaca siaran pers tersebut lebih lanjut. Namun tentunya judul harus mencerminkan isi sebuah berita.


2.     Nama

Seorang wartawan harus hati-hati dalam penulisan nama seseorang. Usahakan untuk selalu mendapatkan nama yang benar dan jelas. Bukan saja dalam hal penulisan nama tetapi penting pula apabila seorang penulis siaran pers memastikan dengan benar pengutipan-pengutipan nama sumber. Jangan membuat pembaca kebingungan pada saat membaca siaran pers. Nama seseorang sangat sakral karena menyangkut hak individu seseorang. Untuk itu pastikan penulis siaran pers mengetik nama yang benar.


3.      Link

Memasukan tautan dalam siaran pers merupakan strategi yang sangat bagus untuk mengarahkan pembaca menuju situs Web Anda, sehingga akan meningkatkan peringkat mesin pencari Anda. Jangan sampai Anda salah mengetikkan sebuah tautan karena jika salah Anda tidak akan menikmati hasil karya Anda. Untuk itu sebelum mengirimkan siaran pers pastikan tautan yang Anda ketik berfungsi dengan baik dan diarahkan pada halaman yang tepat. Jangan lupa memberikan tautan yang relevan untuk gambar, visi misi lembaga pada website Anda.


4.      Informasi Kontak

Pada bagian paling akhir sebuah siaran pers tercantum mengenai informasi kontak. Periksa dan verifikasi kembali informasi kontak yang Anda cantumkan agar wartawan dapat menghubungi untuk menindaklanjuti tulisan siaran pers Anda. Pastikan untuk menyertakan beberapa informasi tambahan misalnya tentang lembaga Anda.


5.      Fakta dan Angka

Baca kembali siaran pers yang Anda buat, pastikan informasi yang Anda sampaikan semuanya benar. Data angka yang Anda informasikan juga memang benar, sehingga semua pernyataan dapat dibuktikan. Apabila Anda salah dalam menuliskan informasi pada siaran pers, tentunya akan “membunuh” kredibilitas Anda sebagai seorang Public Relation


6.      Ejaan dan Tata Bahasa

Hal terakhir yaitu, penulisan ejaan dan tata bahasa. Periksa dan baca kembali tulisan tersebut apakah ada kesalahan dalam ejaan dan pengetikan atau tata bahasanya kurang baik. Tidak ada yang mengharapkan kita menjadi penulis yang baik, namun tentunya kita berusaha untuk menulis semaksimal mungkin agar tidak menjadikan kita pribadi yang terbelakang.

 

Pemeringkatan Literasi Internasional



PEMERINGKATAN LITERASI INTERNASIONAL

Untuk memperingati HARI BUKU SEDUNIA tgl 23 April lalu, Sebuah studi yang dilakukan oleh John W. Miller, presiden Central Connecticut State University di New Britain, Conn pada bulan Maret lalu dalam Most Literate Nations in the World merilis pemeringkatan literasi internasional dan perilaku melek di seluruh dunia. INDONESIA berada di urutan ke-60 di antara total 61 negara. Artinya kita berada di RANKING KEDUA DARI BAWAH. Satu peringkat lebih baik dibanding Botswana yang ada di peringkat paling bawah. Sungguh memprihatinkan sekali.

Pemeringkatan ini didasarkan pada lima kategori sebagai indikator, yaitu: perpustakaan, surat kabar, pendidikan formal, pendidikan luar sekolah, dan ketersediaan komputer.

Literasi, dan khususnya perilaku melek huruf, digunakan sebagai lensa yang akan digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi negara, kesetaraan gender, pemanfaatan sumber daya, dan diskriminasi etnis.

Finlandia menduduki peringkat atas. Finlandia does a lot things well. Finlandia memprioritaskan kualitas hidup daripada kekayaan.

Sumber: https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2016/03/08/most-literate-nation-in-the-world-not-the-u-s-new-ranking-says/

Kamis, 14 April 2016

Formappi Kritik Rencana Pembangunan Perpustakaan DPR



Ilustrasi Gedung DPR, (SINDOphoto).

JAKARTA - Rencana DPR membangun perpustakaan menggunakan anggaran gedung baru, dinilai perlu dibuka ke publik. Pasalnya, selama ini terjadi ketidakjelasan dalam perencanaan pembangunan perpustakaan tersebut.

Peneliti pada Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, ketidakjelasan itu terjadi saat pembangunan perpustakaan menjadi bagian dari pembangunan gedung baru DPR.

Padahal dalam rancangan awal Tim Implementasi Reformasi DPR, perpustakaan merupakan proyek sendiri yang terpisah dari bangunan gedung baru DPR.

"Penting untuk memastikan apakah proyek perpustakaan ini yang dianggarkan dalam APBN 2016 atau pembangunan perpustakaan ini mengambil jatah anggaran untuk proyek gedung baru?" kata Lucius kepada Sindonews, Senin (28/3/2016).

"Dengan munculnya rencana beragam dari DPR memanfaatkan anggaran Rp570 miliar, maka mutlak bagi DPR untuk membuka rancangan design kompleks DPR yang disiapkan," imbuhnya.

Selain masalah anggaran, urgensi pembangunan perpustakaan juga patut dipertanyakan. Lucius menilai, rencana pembangunan perpustakaan tak bisa didukung argumentasi yang jelas.

Lucius bahkan menganggap lucu bahwa yang tersirat pertama kali adalah kebanggaan semu jika DPR mempunyai perpustakaan terbesar se-Asia. Baginya, kebutuhan perpustakaan tentu akan didukung jika perpustakaan yang ada saat ini sudah tidak bisa menampung anggota DPR yang datang membaca.

Menurutnya, hal itu juga akan didukung jika perpustakaan sudah menjadi rujukan atau referensi bagi DPR dalam menambah wawasan. Yang terjadi saat ini, DPR jarang sekali mendatangi perpustakaan.

Bukan karena perpustakaannya tak memadai, tetapi karena mental malas membaca yang bisa jadi memasukkan seluruh anggota DPR. "Ini kesannya hanya gagah-gagahan penampilan fisik semata. Apa coba relevansinya keberadaan perpustakaan dengan membanggakan ukurannya?" ungkap Lucius.

"Jadi ini mencari-cari alasan saja untuk menghabiskan anggaran yang sudah ada. Siapa tahu perpustakaan dibangun, pundi-pundi segelintir anggota juga ikut penuh?" sindir Lucius.

(maf)

Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/1096450/12/formappi-kritik-rencana-pembangunan-perpustakaan-dpr-1459189252

Fahri Hamzah: Perpustakaan DPR Mirip Perpustakaan RT

Senin, 28 Maret 2016 | 16:32 WIB

Fahri Hamzah. TEMPO/Tony Hartawa

TEMPO.CO, Jakarta -  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pembangunan perpustakaan DPR bukan hal yang mengada-ada. Proyek ini sudah disetujui dalam rapat paripurna. "Rencana besar yang sudah disetujui di rapat paripurna dan masyarakat juga sudah tahu," ujar Fahri di kompleks DPR Senayan, Jakarta, Senin, 28 Maret 2016.

Menurut Fahri, pembangunan perpustakaan baru yang dirancang megah dan terbesar di Asia Tenggara ini penting karena merupakan bagian dari sistem pendukung bagi anggota DPR. "Gedung parlemen itu harus ada data kelengkapanya, harus ada perpustakaannya," ucap Fahri.

Fahri mengingat, kondisi perpustakaan lama sudah tidak layak. Koleksi buku-bukunya terikat dan dibiarkan menumpuk di lantai. Walau berada di kompleks DPR, tempatnya terpencil sehingga susah diakses. "Perpustakaan yang lama ada, tapi mirip perpustakaan ketua RT, jadi kami ingin perpustakaan parlemen itu konsepnya perpustakaan nasional," ujarnya.

Proyek perpustakaan, yang menjadi bagian dari tujuh proyek DPR, memicu pro dan kontra di lingkungan parlemen, juga di masyarakat. Ada yang menganggap perpustakaan mewah belum dibutuhkan. Namun ada yang berpendapat sangat dibutuhkan. 



Fahri berujar, para cendekiawan yang datang ke DPR belum lama ini mendukung penuh rencana tersebut. "Ini semua positif, bukan untuk kepentingan orang per orang, tapi untuk bangsa Indonesia," ucap Fahri.

Mengenai anggaran, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan bukan masalah besar. Sebab, anggaran itu akan dibahas dengan pemerintah. "Itu urusan pemerintah dan badan anggaran. Sudah saatnya Indonesia punya sistem pendukung parlemen yang baik. Salah satunya perpustakaan."

Dana proyek perpustakaan ini sudah termasuk di anggaran proyek-proyek DPR senilai Rp 570 miliar. Sumbernya dari APBN 2016. Sedangkan lokasi perpustakaan akan satu gedung dengan ruang kerja anggota DPR.

Dukungan cendekiawan yang dimaksud Fahri adalah akademikus dan budayawan dari Freedom Institute. Mereka datang menemui pemimpin DPR pada Selasa, 22 Maret 2016.  Mereka adalah Rizal Mallarangeng, Ignas Kleden, Ulil Abshar Abdalla, dan Ayu Utami.

Hadir pula aktivis sosial budaya, Nong Darol Mahmuda; pegiat budaya Nirwan Arsuka; serta dosen Universitas Paramadina, Lutfhi Assyaukanie.  Mereka diterima Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Jhonny G. Plate, mengatakan pembangunan perpustakaan sebaiknya ditunda. Alasannya kondisi keuangan negara belum memadai. Dana yang dialokasikan dialihkan untuk proyek infrastruktur yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Lagipula, menurut Jhonny, saat ini perpustakaan buku secara fisik mulai ditinggalkan publik. Tren model perpustakaan sekarang berupa buku elektronik. Maka, konsep perpustakaan yang diajukan perlu ditinjau ulang. "Menyesuaikan perkembangan teknologi informasi," ujarnya. Jhonny menilai, saat ini kompleks DPR lebih membutuhkan jaringan Internet yang kuat agar anggota bisa mengakses data lebih cepat dan mudah.

Sumber: https://m.tempo.co/read/news/2016/03/28/078757467/fahri-hamzah-perpustakaan-dpr-mirip-perpustakaan-rt

Ketua MPR: Kalau Keuangan Negara Sudah Membaik, Barulah Buat Perpustakaan

Ketua MPR Zulkifli Hasan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan menyarankan agar pembangunan perpustakaan DPR ditunda.

Hal itu dikarenakan APBN mengalami defisit yang harus dilakukan penyesuaian.
"Pembangunan (perpustakaan) ditunda, tidak sekarang. ‎Kalau nanti keuangan sudah membaik, pendapatan sudah surplus baru lah membuat perpustakaan DPR," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

‎Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, daripada membangun gedung perpustakaan lebih baik dananya digunakan untuk hal yang lebih mendesak.

Dikatakannya, pemerintah saja saat ini sedang mencari cara untuk mengatasi defisit APBN melalui Tax Amnesty.

‎Meski begitun Zulkifli tetap memuji adanya wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.

Karena berdasarkan pengalamannya, di setiap negara memiliki perpustakaan yang berisi sejarah bangsa tersebut.

Ia berharaap perpustakaan di Kompleks Parlemen sama seperti di luar negeri.

"(Perpustakaan) itu gagasan yang baik, tapi situasinya tidak tepat. Sekarang negara masih mengalami defisit," tegasnya.


Wakil Ketua BURT Anggap Anggaran Pembangunan Perpustakaan Rp 570 Miliar Terlalu Mahal

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Dimyati Natakusumah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Dimyati Natakusumah menilai anggaran sebesar Rp 570 miliar terlalu mahal untuk pembangunan sebuah perpustakaan.

"Terlalu mahal. Kita berharap tidak lebih dari Rp 100 miliar," kata Dimyati di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/3/2016).

Mengenai usulan Ade Komarudin, Dimyati memahami posisi Ketua DPR sebagai 'speaker' yang sedang menyampaikan pemikirannya.

Namun, ia mengingatkan adanya prosedur di BURT kemudian masuk dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) dilanjutkan pada Rapat Paripurna.

"Di DPR kan kolektif kolegial. BURT belum laporkan rencana kerja anggaran. Ada enggak disana library. Terpenting pembangunan baru enggak bangun pondasi baru," kata Politikus PPP itu.
Selain itu, Dimyati mengaku telah mengunjungi Amerika Serikat serta mendatangi perpustakaan Kongres.

"Sejuknya library itu. Komplitnya bukunya. Kalau bagus, mungkin perpus nanti bukunya akan saya sumbangkan," tutur Anggota Komisi I itu.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPR Ade Komarudin tetap akan memperjuangkan pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.
Akom mengaku tak terpengaruh dengan citranya.

"Saya pribadi memperjuangkan yang saya pandang benar. Selaku Ketua DPR belum tentu pendapat pribadi jadi kebenaran kolektif. Untuk jadi kebenaran kolektif harus diperjuangkan," kata Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Akom menuturkan perjuangan yang dilakukannya bisa berhasil dan tidak.
Namun, Politikus Golkar itu menegaskan dirinya tidak akan pernah mengambil keputusan tanpa berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR.

"Publik mengatakan DPR tidak boleh dipercaya, itu tantangan yang tidak mudah saya hadapi. Realitas yang harus saya hadapi. Tidak mungkin hadapi sehari dua hari," imbuhnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Adi Suhendi
 
 


DPR Berniat Bangun Perpustakaan Mewah, Formappi: Untuk Tidur Kali

Para peneliti Formappi saat memberikan penjelasan mengenai evaluasi kinerja DPR pada Kamis (7/4/2016) di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yurike Budiman
 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) menilai DPR lebih mengutamakan haknya dibandingkan kewajiban.

Pemerintah sepakat meloloskan anggaran sebesar Rp 570 milyar untuk mega proyek pembangunan Gedung DPR.

Satu pos anggaran diantaranya akan digunakan untuk pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara.

"Perpustakaan Nasional sudah ada, besarkan saja itu. Ini mau buat perpustakaan terbesar, yang baca paling satu dua orang, sisanya untuk tidur kali," ujar Peneliti Senior Formappi I Made Leo Wiratma.
hal tersebut diungkapkan Leo dalam diskusi bertema "Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang III" pada 11 Januari - 17 Maret 2016, di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016).

Dalam diskusi tersebut hadir juga Koordinator Formappi Sebastian Salang dan para peneliti Formappi, seperti Lucius Karus, Bambang Abdul Sahid, M. Djadijono, dan Veronika Santi.

Para peneliti juga hadir untuk membahas tuntutan fasilitas para anggota DPR di tengah jebloknya kinerja mereka.

"Ini menarik karena semua anggaran untuk pemenuhan kepentingan DPR dan anggota nya sendiri, bukan untuk rakyat. Di antaranya mega proyek gedung DPR, kenaikan tunjangan, permintaan paspor diplomatik, hingga pembelian kasur," ujar Leo.

DPR Disarankan Buat Perpustakaan Digital Agar Murah dan Modern

Ade Komarudin

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengkiritik rencana DPR membangun perpustakaan terbesar di Asia Tenggara.

Agus mengkritisi rencana pembangunan yang akan menyimpan sekitar 600.000 koleksi buku di perpustakaan tersebut.

Di era teknologi saat ini, menurut Agus sia-sia dan mubazir pembangunan perpustakaan.
Menurutnya jauh lebih efisien dan efektif dikembangkan perpustakaan digital seperti yang sudah diterapkan di banyak lembaga dan negara di dunia.

"Ngapain buat bangunan besar. Perpustakaannya digital saja. Murah dan modern," katanya saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (28/3/2016).

Dengan bangunan baru khusus untuk perpustakaan, menurutnya tidak akan banyak manfaatnya.
Bahkan penggunaan dan kunjungan wakil rakyat pun tak akan signifikan ke perpustaakn itu.

"Kayak DPR punya waktu aja ke perpus. Publik biar dilayani Perpusnas saja bukan DPR," katanya.
Diberitakan Ketua DPR, Ade Komarudin mengaku heran kenapa di Indonesia banyak pihak yang berusaha merecoki rencana DPR untuk membangun pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara.

Ade pun membandingkan kondisi ini dengan Amerika Serikat saat membangun Library of Congress.
Perpustakaan itu didirikan pada tahun 1800.

Saat itu, kata Ade, kondisi ekonomi Amerika sedang sulit dan belum menjadi negara maju seperti sekarang ini.

Namun, mereka rela berkorban demi menciptakan perpustakaan yang diyakini bisa mencerdaskan masyarakatnya.

"Lihat Amerika. Mereka membangun Library of Congress, harganya berapa pun dikorbankan," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Saat ini, lanjut Ade, Library of Congress tetap menjadi perpustakaan terbesar di dunia dengan koleksi 36 juta buku.

Dia meyakini, Amerika pun menjadi negara maju salah satunya karena memiliki perpustakaan tersebut.

"Pantesan orang Amerika pintar-pintar, hebat-hebat. Kalau di kita dituding akal-akalan, saya enggak ngerti lagi," ujar politikus Partai Golkar ini.

Ade pun meminta semua pihak untuk berpikir jernih dan tidak terpengaruh dengan segelintir pihak yang ingin merecoki pembangunan perpustakaan ini.

Pekan depan, seusai DPR mengakhiri masa reses, Ade berencana membicarakan pembangunan perpustakaan ini dengan semua pihak yang berkepentingan di DPR, seperti Kesetjenan DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR, dan perwakilan 10 fraksi.

Wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara muncul setelah Ketua DPR Ade Komarudin menerima sejumlah cendekiawan dan budayawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/3/2016).

Ade Komarudin meyakini bahwa kebijakan moratorium pembangunan gedung baru tidak akan berlaku untuk proyek gedung baru DPR.

Urusan anggaran tidak menjadi masalah karena, menurut dia, DPR dapat memodifikasi anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 570 miliar yang sudah dialokasikan di APBN 2016.

Gedung baru itu direncanakan terdiri dari perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR dan tenaga ahli.

Ada sekitar 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut.

Itu akan melebihi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara saat ini, National Library of Singapore yang memiliki 500.000 koleksi buku.





Pegiat Antikorupsi: Apa Manfaat Bangun Perpustakaan yang Katanya Terbesar Se-Asia Tenggara ?

Dari kiri, aktivis Correct, Refly Harun, YLBHI, Bahrain, Para Syndicate, Toto Sugiarto, dan IPC, Sulastio, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pilkada memberikan pernyataan sikap terkait rencana DPR merevisi UU Pilkada, di Jakarta, Jumat (8/5/2015). Menurut mereka, rencana revisi itu hanya sekedar mengakomodir kepentingan politik partai politik setelah gagal mengintervensi KPU untuk menyelipkan aturan partai berkonflik seperti PPP dan Golkar aman melenggang dalam Pilkada serentak 2015. TRIBUNNEWS/HERUDIN


Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -  Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Sulastio mempertanyakan manfaat membangun perpustakaan terbesar di Asia Tenggara bagi kinerja DPR RI.
Apalagi jika melihat jumlah yang akan dipakai untuk pembangunan itu gunanya bagi masyarakat luas.

"Prinsipnya penggunaan keuangan harus efisien dan efektif. Angka 570 miliar rupiah bukan jumlah yang sedikit apalagi jika dikonversi ke dana untuk masyarakat," ujar pegiat antikorupsi ini kepada Tribun, Senin (28/3/2016).

Kembali dia mempertanyakan, "Apa manfaat membangun perpustakaan yang katanya terbesar se Asia Tenggara bagi kerja DPR ?"

Jika tidak ada, menurutnya, itu hanya akan menjadi monumen semata tanpa bermanfaat bagi kinerja DPR.

"Perpustakaan yang ada sekarang memang belum cukup baik untuk itu sebaiknya diperbaiki dan dikelola secara profesional sehingga dapat bermanfaat bagi kinerja DPR," cetusnya.
 
Wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara muncul setelah Ketua DPR Ade Komarudin menerima sejumlah cendekiawan dan budayawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/3/2016).

Ade Komarudin meyakini bahwa kebijakan moratorium pembangunan gedung baru tidak akan berlaku untuk proyek gedung baru DPR.

Urusan anggaran tidak menjadi masalah karena, menurut dia, DPR dapat memodifikasi anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 570 miliar yang sudah dialokasikan di APBN 2016.

Gedung baru itu direncanakan terdiri dari perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR dan tenaga ahli.

Ada sekitar 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut. Itu akan melebihi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara saat ini, National Library of Singapore, yang memiliki 500.000 koleksi buku.(*)

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/29/pegiat-antikorupsi-apa-manfaat-bangun-perpustakaan-yang-katanya-terbesar-se-asia-tenggara?page=2
 

NasDem Nilai Perlu Dievaluasi Rencana Pembangunan Perpustakaan DPR

Perpustakaan DPR RI

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -  Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai perlu dilakukan evaluasi terkait rencana DPR untuk membangun pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara.

Apalagi kini menurut Irma, kondisi ekonomi masih belum membaik di tanah air. Bahkan ekonomi masyarakat pun masih sulit.

Sehingga menurutnya ada kesan negatif bagi parlemen di tengah kondisi ekonomi belum membaik muncul rencana DPR untuk membangun pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara.

"Di tengah situasi ekonomi yang belum stabil seperti saat ini sepertinya memang harus dihitung kembali tingkat kebutuhan dan kepentingannya," ujar Politikus NasDem ini kepada Tribun, Senin (28/3/2016).

Meskipun memang kata dia, kita butuh perpustakaan yang lengkap dan nyaman, agar semua orang dapat memanfaatkan perpustakaan tersebut sebagai tempat menambah ilmu bagi masyarakat luas.
Namun sekali Lagi, menurutnya, biarkan pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR terima gedung Saja.

"Biarkan pembangunannya dilaksanakan oleh pemerintah," sarannya.

Wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara muncul setelah Ketua DPR Ade Komarudin menerima sejumlah cendekiawan dan budayawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/3/2016).

Ade Komarudin meyakini bahwa kebijakan moratorium pembangunan gedung baru tidak akan berlaku untuk proyek gedung baru DPR.

Urusan anggaran tidak menjadi masalah karena, menurut dia, DPR dapat memodifikasi anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 570 miliar yang sudah dialokasikan di APBN 2016.

Gedung baru itu direncanakan terdiri dari perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR dan tenaga ahli.

Ada sekitar 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut. Itu akan melebihi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara saat ini, National Library of Singapore, yang memiliki 500.000 koleksi buku.(*)

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/29/nasdem-nilai-perlu-dievaluasi-rencana-pembangunan-perpustakaan-dpr?page=2

Pengamat: Kayak DPR Punya Waktu Aja ke Perpus

Agus Pambagio (kanan)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengkiritik rencana DPR untuk membangun pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara.

Agus mengkritisi rencana pembangunan yang akan menyimpan sekitar 600.000 koleksi buku di perpustakaan tersebut.

Dengan bangunan baru khusus untuk perpustakaan, menurutnya juga tidak akan banyak manfaatnya. Karena penggunaan dan kunjungan wakil rakyat pun tak akan signifikan ke perpustakaan itu.

"Kayak DPR punya waktu aja ke perpus. Publik biar dilayani oleh Perpusnas saja bukan DPR," kritiknya saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (28/3/2016).

Selain itu di tengah teknologi yang kini dapat dinikmati perkembangannya, menurut Agus adalah sia-sia dan mubazir pembangunan perpustakaan.

Menurut pengamat ini, jauh lebih efisien lagi efektif jika yang dipilih adalah perpustakaan digital yang kini dikembangkan di banyak lembaga dan negara di dunia.

"Ngapain buat bangunan besar-bangunan. Perpustakaannya digital saja. Murah dan modern. Perpustakaannya digital saja," ujarnya.

Diberitakan Ketua DPR, Ade Komarudin mengaku heran kenapa di Indonesia banyak pihak yang berusaha merecoki rencana DPR untuk membangun pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara.

Ade pun membandingkan kondisi ini dengan Amerika Serikat saat membangun Library of Congress. Perpustakaan itu didirikan pada tahun 1800. Saat itu, kata Ade, kondisi ekonomi Amerika sedang sulit dan belum menjadi negara maju seperti sekarang ini.

Namun, mereka rela berkorban demi menciptakan perpustakaan yang diyakini bisa mencerdaskan masyarakatnya.

"Lihat Amerika. Mereka membangun Library of Congress, harganya berapa pun dikorbankan," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Saat ini, lanjut Ade, Library of Congress tetap menjadi perpustakaan terbesar di dunia dengan koleksi 36 juta buku. Dia meyakini, Amerika pun menjadi negara maju salah satunya karena memiliki perpustakaan tersebut.

"Pantesan orang Amerika pintar-pintar, hebat-hebat. Kalau di kita dituding akal-akalan, saya enggak ngerti lagi," ujar politisi Partai Golkar ini.

Ade pun meminta semua pihak untuk berpikir jernih dan tidak terpengaruh dengan segelintir pihak yang ingin merecoki pembangunan perpustakaan ini.

Pekan depan, seusai DPR mengakhiri masa reses, Ade berencana membicarakan pembangunan perpustakaan ini dengan semua pihak yang berkepentingan di DPR, seperti Kesetjenan DPR, Badan Urusan Rumah Tangga DPR, dan perwakilan 10 fraksi.

Wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara muncul setelah Ketua DPR Ade Komarudin menerima sejumlah cendekiawan dan budayawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/3/2016).

Ade Komarudin meyakini bahwa kebijakan moratorium pembangunan gedung baru tidak akan berlaku untuk proyek gedung baru DPR.

Urusan anggaran tidak menjadi masalah karena, menurut dia, DPR dapat memodifikasi anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 570 miliar yang sudah dialokasikan di APBN 2016.
Gedung baru itu direncanakan terdiri dari perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR dan tenaga ahli.

Ada sekitar 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut. Itu akan melebihi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara saat ini, National Library of Singapore, yang memiliki 500.000 koleksi buku.(*)

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/29/pengamat-kayak-dpr-punya-waktu-aja-ke-perpus?page=3


Rabu, 13 April 2016

DPR Bisa Berlangganan Secara Online ke Jurnal Ilmiah Bergengsi Dunia

Prananda Surya Paloh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi NasDem menilai sejauh ini tidak ada masalah dengan tenaga ahli dan anggota DPR terkait dengan sumber pustaka.

Putera Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ini menilai ketidaksetujuan masyarakat pada pembangunan Perpustakaan, masalah utamanya adalah publik yang tidak percaya pada DPR.

Sehingga dia mendorong kepekaan penuh dibutuhkan dan kehati-hatian mutlak diperlukan oleh pimpinan DPR untuk membangun proyek perpustakaan.

Apalagi kata dia, hingga kini masih ditemukan jalan masih rusak dimana mana, fasilitas umum masih buruk, BPJS butuh suntikan dana negara dan lainnya.

Karena itu dia meminta parlemen turut berempati dengan kondisi riil masyarakat sekarang ini.
"Mari bangun apa yang publik anggap merupakan kebutuhannya," ujar Prananda kepada Tribunnews.com, Rabu (30/3/2016).

Selain itu, yang bermasalah, kata Prananda Surya Paloh, justru internet yang sangat lambat dan butuh penyikapan segera.

Bahkan untuk itu, Fraksi Nasdem sampai memodali sendiri pengadaan internet highspeed dari Biznet untuk mengatasi hal telekomunikasi data ini.

"Untuk masalah pustaka kalau mau DPR bisa berlangganan secara online ke jurnal ilmiah bergengsi dunia, atau penerbitan buku elektronik dan juga pada search engine Google," ujarnya.
"Sehingga dengan biaya murah bisa mendapatkan informasi yang cukup massif," katanya.

Keinginan Bangun Perpustakaan Bagus Tapi Tunda Dahulu

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyarankan wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara ditunda.

Meskipun, ia mengakui konsep perpustakaan tersebut bagus.

"Konsepnya bagus, cuman kan sekarang ini kita tahu, target penerimaan negara tidak tercapai, ada kekurangan sekitar Rp200 T lebih, nah klo itu negara lagi sulit," kata Zulkifli di JCC, Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Zulkifli pun meminta pembangunan perpustakaan tersebut tidak dilakukan saat ini. Sebab, target keuangan negara belum dapat tercapai.

Untuk itu, ia meminta pembangunan ditunda hingga penerimaan negara surplus serta target tercapai.
"Tapi sekarang jangan dulu, keinginan yang bagus itu tunda dulu. Fokus saja sekarang ini memperhatikan rakyat banyak, pendidikan, kesehatan, sosial, membantu rakyat kita yang sulit dan miskin. Kan bisa perpus itu ditunda 5 sampai 10 tahun lagi," kata Ketua Umum PAN itu.

Zulkifli pun menyarankan agar dana dialihkan kepada pembangunan infrastruktur seperti jalan di Maluku dan Sumatera.

"Tapi yang dikurangi itu pembangunan gedung, kemudian perpus itu juga sebaiknya ditunda," ujarnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak 
 

Fraksi PKS Sebut Pembangunan Perpustakaan Belum Tepat Saat Ini

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
Rencana Ketua DPR Ade Komarudin membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara menimbulkan pro-kontra di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, lepas dari rencana pembangunan fisiknya semangat pengembangan keilmuan di kalangan dewan layak diapresiasi.

"Sebelum bicara pembangunan fisik, pertama-tama Fraksi PKS mengapresiasi gagasannya dulu, yakni sebagai upaya mengembangkan tradisi keilmuan dan budaya baca di kalangan dewan sehingga kualitas kebijakan DPR akan semakin meningkat dengan berbasis pada data dan referensi yang kuat," kata Jazuli melalui pesan singkat, Minggu (3/4/2016).

Terkait dengan hal itu, Jazuli mengingatkan fokus utama DPR saat ini adalah peningkatan kinerja dan perbaikan kepercayaan publik, antara lain dengan meningkatkan produktifitas legislasi, pembelaan yang kuat pada kepentingan rakyat, memperbaiki citra terkait korupsi, etika, narkoba. Sementara dalam konteks pengawasan mendesak pemerintah untuk fokus bekerja tidak beretorika dan pencitraan, apalagi membuat kegaduhan di internal kabinet.

"Berkaca pada prioritas tersebut serta mengingat sutuasi dan kondisi ekonomi rakyat maka Fraksi PKS menilai belum tepat pembangunan perpustakaan saat ini. DPR bisa memaksimalkan perpustakaan yang ada," imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR itu menuturkan, sejatinya seorang anggota DPR tepilih adalah orang yang memang sudah mempersiapkan diri secara komitmen, kompetensi, dan pengetahuan untuk mendesain kebijakan yang berkualitas.

"Wakil rakyat yang baik sadar penuh akan hal ini. Lalu dia terus mengembangkan diri, mau belajar dan membaca untuk memperkuat kapasitas dan kompetensinya," ujarnya

Namun Jazuli Juwaini sadar jika pemilu dan demokrasi Indonesia belum ideal dan tidak serta merta menghasilkan Aleg yang berkualitas, karena preferensinya lebih kuat pada popularitas dan kekuatan materi.

"Karena itu, ke depan rakyat juga harus memilih dengan cerdas, jangan memilih calon karena iming-iming uang/materi tapi tidak punya kemampuan intlektual dan kapasitas yang baik," katanya.

Tolak Perpustakaan Megah DPR, Uchok: Kembalikan Rp 570 Miliar ke Kas Negara

Gedung DPR RI.


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana DPR yang hendak membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara atas usul para cendekiawan dinilai hanya akal-akalan untuk mengelabui publik.

Direktur Center Budget Analysis Uchok Sky Khadafi curiga, upaya akal-akalan ini dilakukan karena rencana pembangunan gedung baru DPR yang sudah dianggarkan sebesar Rp 570 miliar dalam APBN 2016 banyak mendapat penolakan dari publik.

Selanjutnya, Uchok menilai, pihak DPR tidak putus asa soal banyaknya penolakan pembangunan gedung baru ini.

Setelah kedatangan cendekiawan ke DPR pada Selasa (22/3/2016) kemarin, Ketua DPR Ade Komarudin dianggap Uchok seperti mendapat amunisi baru untuk pembangunan gedung.

"Kali ini, judulnya bukan lagi gedung baru. Agar lebih intelektual, DPR diwacanakan mau bangun perpustakaan termegah se-Asia agar mendapat dukungan dari publik," kata Uchok, Jumat.

Dengan sikapnya yang ngotot untuk membangun perpustakaan ini, lanjut Uchok, sangat terlihat bahwa Ketua DPR tidak konsisten dengan ucapannya.

Sebab, pada awal Maret lalu, Ade sempat mengaku setuju, pembangunan gedung baru dibatalkan karena menghormati kebijakan pemerintah melakukan moratorium pembangunan gedung baru di kementerian dan lembaga.

"Bisa-bisanya mulut selalu berubah-ubah seenaknya sesuai seleranya. Baru kemarin mau melakukan moratorium, hari ini berubah lagi, ingin melanjutkan pembangunan gedung DPR, dengan judul perpustakaan untuk dugaan ingin mengelabui publik," tutur Uchok.

Uchok pun meminta agar publik waspada dan tidak langsung menyetujui rencana pembangunan perpustakaan ini.

Dia menilai, pembangunan perpustakaan hanya menghabiskan uang rakyat. Sebab, belum tentu perpustakaan itu dapat menunjang kinerja anggota DPR.

"Saat ini saja, perpustakaan sudah bagus, kok. Namun sayang, perpustakaan sekarang saja jarang dikunjungi oleh anggota Dewan," kata dia.

Uchok khawatir, nantinya pembangunan gedung hanya akan jadi proyek bancakan.

Dia pun meminta DPR untuk segera menghentikan pembangunan gedung baru, baik itu perpustakaan, penambahan ruangan, alun-alun demokrasi, maupun lainnya.

"Segera kembalikan alokasi anggaran sebesar Rp 570 miliar ke kas negara," kata dia.(*)

Sumber: http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/03/28/tolak-perpustakaan-megah-dpr-uchok-kembalikan-rp-570-miliar-ke-kas-negara?page=2

Fahri Hamzah: Perpustakaan DPR saat Ini Selevel dengan Ketua RT

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah hadiri


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan perpustakaan DPR telah masuk dalam rencana besar yang telah disetujui dalam rapat paripurna. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Ia mengatakan parlemen di seluruh dunia memiliki sejumlah fasilitas penunjang anggota dewan. "Kita belum pernah bangun gedung parlemen dan kelengkapan seperti perpustakaan. Jangan kalian seolah-olah parlemen itu orang-orang ambisius," kata Fahri.

Apalagi, kata Fahri, usulan pembangunan perpustakaan itu didukung sejumlah cendekiawan. Politikus PKS itu menegaskan pembangunan tersebut bukanlah kepentingan pribadi.

"Tidak harus seperti perpustakaan kongres AS. Jangan juga lebih kecil dari perpustakan Singapura dong," kata Fahri.

Fahri menfaku secara pribadi telah mengajak pengurus perpustakaan BI dan MK untuk membuat gerakan membaca agar rakyat Indonesia semakin cerdas. Mengenai kondisi perpustakaan yang ada saat ini di DPR, Fahri melihat ruangan tersebut sudah tidak memadai.

"Perpustakaan lama ada, tapi mirip perpustakaan Ketua RT. Konsepnya nanti perpustakaan nasional, parlemen sekarang dianggap penting," kata Fahri.

Sebelumnya diberitakan, wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara mengemuka usai pertemuan Ketua DPR Ade Komarudin dengan sejumlah cendekiawan dan budayawan di Gedung DPR, Selasa (22/3/2016).

Mengenai anggaran, Akom, sapaan Ade Komarudin menyebutkan DPR dapat memodifikasi anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 570 miliar yang sudah dialokasikan di APBN 2016.
Gedung baru itu direncanakan terdiri dari perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR dan tenaga ahli. Direncanakan, terdapat sekitar 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut.

Hidayat Nur Wahid: Bangun Perpustakaan Terbesar Bukan Prioritas DPR

Hidayat Nur Wahid


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara oleh DPR hendaknya tidak menjadi prioritas. Sebab, prioritas utama para anggota dewan adalah meningkatkan kinerja untuk meraih kepercayaan publik.

"Terkait dengan prioritas DPR yaitu kinerjanya. Kepercayaan publik melalui kinerja yang meningkat," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menilai, lebih baik DPR fokus untuk meningkatkan kinerja untuk lebih produktif menghasilkan produk legislasi. Dikatakannya, saat ini DPR masih menjadi sorotan oleh publik karena masih ada anggota dewan yang tersangkut persoalan korupsi.

"Kalau DPR sudah mendapatkan nilai B, maka rakyat akan mengerti (kebutuhhan pembangunan perpustakaan)," ujarnya.

Hidayat juga menuturkan, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah bukan sekedar perpustakaan saja yang menyajikan bacaan dalam bentuk cetak. Menurutnya, saat ini yang dibutuhkan adalah buku dalam format digital yakni e-book.

"Rakyat juga semakin tahu kan yang dibutuhkan bukan hanya sekedar perpustakaan dalam arti (buku) cetak, tapi juga e-book," tandasnya.

Gerindra: DPR Jangan Ngotot Bangun Perpustakaan




arsipberita.com/Ist
Ahmad Muzani
 
 
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani meminta DPR tidak perlu memaksakan pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Meskipun, ia mengakui DPR membutuhkan perpustakaan.

"Itu kebutuhan keperluan tapi jangan sekarang. Negara defisit hampir Rp 30 triliun. DPR jangan ngotot. Ditahan dulu, toh tidak prioritas," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/3/2016).
Muzani mengingatkan kesibukan anggota dewan sangat padat. Untuk itu, ia melihat pembangunan perpustakaan tidak mendesak. Hal yang sama, Muzani ungkapkan terkait ruang kerja anggota dewan yang kecil.

"Ruang kerja DPR kecil iya. Tapi kebutuhan tidak mendesak. Belilah buku, toko buku di sana. Pinjam. Bisa online. Bahwa itu perlu saya setuju," tutur anggota Komisi I DPR itu.

Ia menilai pembangunan gedung serta perpustakaan dapat ditunda. Apalagi, anggaran sedang mengalami defisit.

"Kalau pemerintah mau tunda karena itu, sudah benar. Tapi tidak boleh dihapuskan. Bagu juga untuk peningkatan kualitas," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara mengemuka usai pertemuan Ketua DPR Ade Komarudin dengan sejumlah cendekiawan dan budayawan di Gedung DPR, Selasa (22/3/2016).

Mengenai anggaran, Akom, sapaan Ade Komarudin menyebutkan DPR dapat memodifikasi anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 570 miliar yang sudah dialokasikan di APBN 2016.

Gedung baru itu direncanakan terdiri dari perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR dan tenaga ahli. Direncanakan, terdapat sekitar 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut.

 

Pengamat: Pembangunan Perpustakaan DPR Perlu, Tapi Belum Mendesak





Perwakilan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR), Sunanto, sedang memberikan keterangan kepada para awak media tentang manipulasi dana kampanye yang rawan dilakukan para kandidat pilkada serentak 2015, di Bakoel Koffie, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2015). TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN


Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -  Pengamat politik dari Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, menilai pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara belum mendesak dilakukan DPR RI.

Menurut Sunanto, masih banyak prioriyas pembangunan dan program yang harusnya didorong DPR ketimbang pembangunan perpustakaan DPR yang memiliki level terbesar se Asia Tenggara.

"Seharusnya ada prioritas mendesak tentang anggaran dari sekedar pembangunan perpustakaan. Walau penting perpustakaan itu penting tapi tidak harus mendesak saat ini," ujarnya kepada Tribun, Senin (28/3/2016).

Karena itu dia mempertanyakan keputusan DPR mau membangun perpustakaan terbesar di Asi Tenggara.

"Entah apa yang dipikirkan DPR, apakah ini bagian dari ungensi kepentingan yang mendesak atau tidak," katanya.

Memang kalau hanya melihat dari sisi perlu, ya adanya sebuah perpustakaan yang lengkap itu diperlukan.

"Tapi ada yanng lebih penting yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakannya serta perbaikan ekonomi masyarakatnya itu lebih penting," cetusnya.

Wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara muncul setelah Ketua DPR Ade Komarudin menerima sejumlah cendekiawan dan budayawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/3/2016).

Ade Komarudin meyakini bahwa kebijakan moratorium pembangunan gedung baru tidak akan berlaku untuk proyek gedung baru DPR.

Urusan anggaran tidak menjadi masalah karena, menurut dia, DPR dapat memodifikasi anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 570 miliar yang sudah dialokasikan di APBN 2016.

Gedung baru itu direncanakan terdiri dari perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR dan tenaga ahli.

Ada sekitar 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut. Itu akan melebihi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara saat ini, National Library of Singapore, yang memiliki 500.000 koleksi buku.(*)

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2016/03/29/pengamat-pembangunan-perpustakaan-dpr-perlu-tapi-belum-mendesak?page=2